PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 2002 - 2012 & RUU CYBERLAW INDONESIA
Harga: Rp150.000,-
Belum termasuk biaya pengiriman
Terbaru!
Perspektif Ekonomi Politik Pemanfaatan Teknologi Informasi 2002–2012 dan RUU Cyberlaw Indonesia
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan dunia usaha. Buku Perspektif Ekonomi Politik Pemanfaatan Teknologi Informasi 2002–2012 dan RUU Cyberlaw Indonesia mengulas secara komprehensif perjalanan transformasi digital Indonesia selama satu dekade yang menjadi fondasi perkembangan ekonomi digital nasional hingga saat ini.
Buku ini mengkaji berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor teknologi informasi, termasuk reformasi kelembagaan, perkembangan industri telekomunikasi, pemerataan akses internet, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan industri teknologi nasional. Analisis disusun dari perspektif ekonomi politik sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara kebijakan publik, kepentingan ekonomi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial yang membentuk arah pembangunan digital Indonesia.
Selain membahas perkembangan TIK, buku ini memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya ancaman cybercrime yang muncul seiring pesatnya pemanfaatan teknologi digital. Penulis menguraikan pentingnya pembentukan kerangka hukum nasional melalui pengembangan Cyberlaw Indonesia, termasuk evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta urgensi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan keamanan siber, perlindungan data, transaksi elektronik, dan tata kelola ruang digital.
Sebagai salah satu akademisi yang sejak awal terlibat dalam kajian dan penyusunan konsep regulasi teknologi informasi di Indonesia, penulis menyajikan berbagai gagasan strategis mengenai arah pembangunan hukum siber nasional. Buku ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan praktisi dalam membangun ekosistem digital yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang menggabungkan teori, analisis kebijakan, serta pengalaman empiris, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi hukum, profesional teknologi informasi, dan masyarakat yang ingin memahami perjalanan transformasi digital Indonesia serta perkembangan kebijakan cyberlaw sebagai fondasi menuju ekonomi digital yang berdaya saing.
E-STRATEGI BIROKRASI
PELAYANAN PUBLIK
Harga: Rp150.000,-
Belum termasuk biaya pengiriman
Terbaru!
e-Strategi Birokrasi Pelayanan Publik
Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan electronic government (e-Government) tidak lagi sekadar menjadi inovasi teknologi, tetapi telah berkembang menjadi strategi utama dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Buku e-Strategi Birokrasi Pelayanan Publik hadir sebagai referensi ilmiah yang mengintegrasikan konsep kepemimpinan birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan modern.
Berbasis hasil penelitian menggunakan pendekatan mixed methods, buku ini mengombinasikan analisis kuantitatif melalui regresi berganda dengan analisis kualitatif menggunakan pendekatan ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture, dan Agility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan birokrasi dan implementasi electronic government memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu kontribusi utama buku ini adalah pengembangan konsep e-Strategi Birokrasi Pelayanan Publik, yaitu sebuah model strategis yang mengintegrasikan kepemimpinan birokrasi, transformasi digital, inovasi pelayanan, serta tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik. Selain itu, penulis juga memperkenalkan konsep Model e-Leadership Birokrasi Pelayanan Publik sebagai pedoman praktis bagi para pemimpin birokrasi dalam menghadapi tantangan era digital.
Buku ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada kemampuan kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi yang adaptif, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat inovasi pelayanan, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Disusun dengan pendekatan akademik yang sistematis namun tetap aplikatif, buku ini sangat bermanfaat bagi pimpinan instansi pemerintah, pejabat administrasi negara, akademisi, mahasiswa, peneliti, konsultan kebijakan publik, serta seluruh praktisi yang memiliki perhatian terhadap reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Terbaru!
Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026–2031
Refleksi Kebijakan, Meritokrasi, dan Tata Kelola Kepemimpinan Jaminan Sosial
Keberhasilan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan lembaga yang mengelolanya. Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan memegang peran strategis dalam memastikan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, serta mampu menjawab tantangan perlindungan pekerja di era transformasi ekonomi dan digital.
Buku Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026–2031 disusun sebagai kajian komprehensif mengenai proses seleksi kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip meritokrasi, good governance, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Buku ini tidak hanya membahas mekanisme seleksi, tetapi juga menguraikan berbagai tantangan strategis yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola investasi dana jaminan sosial, serta mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi.
Melalui pendekatan kebijakan publik, manajemen strategis, dan tata kelola kelembagaan, penulis memberikan analisis mengenai kompetensi ideal yang harus dimiliki calon Dewan Pengawas dan Direksi, meliputi kepemimpinan strategis, integritas, kemampuan pengambilan keputusan, tata kelola risiko, transformasi digital, pengelolaan investasi, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan.
Buku ini juga menawarkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat proses seleksi yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dalam mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi jaminan sosial kelas dunia. Pembahasan dilengkapi dengan refleksi terhadap dinamika kebijakan nasional, tantangan ketenagakerjaan masa depan, perkembangan ekonomi digital, serta arah transformasi sistem perlindungan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai referensi ilmiah dan praktis, buku ini sangat bermanfaat bagi panitia seleksi, pembuat kebijakan, pimpinan BPJS, akademisi, mahasiswa, praktisi manajemen sumber daya manusia, konsultan kebijakan publik, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola jaminan sosial dan kepemimpinan sektor publik di Indonesia.
