Keberhasilan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan lembaga yang mengelolanya. Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan memegang peran strategis dalam memastikan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, serta mampu menjawab tantangan perlindungan pekerja di era transformasi ekonomi dan digital.
Buku Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026–2031 disusun sebagai kajian komprehensif mengenai proses seleksi kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip meritokrasi, good governance, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Buku ini tidak hanya membahas mekanisme seleksi, tetapi juga menguraikan berbagai tantangan strategis yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola investasi dana jaminan sosial, serta mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi.
Melalui pendekatan kebijakan publik, manajemen strategis, dan tata kelola kelembagaan, penulis memberikan analisis mengenai kompetensi ideal yang harus dimiliki calon Dewan Pengawas dan Direksi, meliputi kepemimpinan strategis, integritas, kemampuan pengambilan keputusan, tata kelola risiko, transformasi digital, pengelolaan investasi, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan.
Buku ini juga menawarkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat proses seleksi yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dalam mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi jaminan sosial kelas dunia. Pembahasan dilengkapi dengan refleksi terhadap dinamika kebijakan nasional, tantangan ketenagakerjaan masa depan, perkembangan ekonomi digital, serta arah transformasi sistem perlindungan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai referensi ilmiah dan praktis, buku ini sangat bermanfaat bagi panitia seleksi, pembuat kebijakan, pimpinan BPJS, akademisi, mahasiswa, praktisi manajemen sumber daya manusia, konsultan kebijakan publik, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola jaminan sosial dan kepemimpinan sektor publik di Indonesia.
