Judul:
PRABOWO 2027–2029
Dari Konsolidasi Kekuasaan Menuju Politik SuksesiPemerintahan, Legitimasi, Ekonomi Politik, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Penulis:
- Dr. Dr. Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, Skom, Msi, MPP.
- Dr. Abdul Wahab Samad, SE., MM.
ISBN:
Dalam Proses Pengurusan
Jumlah Halaman:
516
Penerbit:
PT. Mega Mas Abadi Konsultan
Harga:
Rp275.000,- (Belum Termasuk Ongkos Kirim)
Sinopsis
PRABOWO 2027–2029: Dari Konsolidasi Kekuasaan Menuju Politik Suksesi merupakan buku analitis yang membahas perkembangan pemerintahan Prabowo pada periode 2027–2029 dalam perspektif ilmu politik, pemerintahan, legitimasi, ekonomi politik, manajemen Pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai biografi maupun pembelaan terhadap figur politik tertentu, melainkan sebagai kajian mengenai bagaimana kekuasaan pemerintahan dikonsolidasikan, diterjemahkan menjadi kinerja, memperoleh legitimasi publik, dan pada akhirnya menghadapi persoalan keberlanjutan serta suksesi politik.
Pembahasan buku ini berangkat dari gagasan bahwa kemenangan elektoral bukanlah akhir dari proses politik, melainkan awal dari proses pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu harus diterjemahkan menjadi kapasitas pemerintahan, kebijakan publik, kinerja ekonomi dan pembangunan, serta institusi yang mampu bekerja secara efektif. Karena itu, buku ini menggunakan kerangka analitis Power, Performance, Legitimacy, Institutionalization, Succession, dan Legacy untuk membaca perjalanan pemerintahan Prabowo secara sistematis.
Salah satu perhatian utama buku ini adalah Asta Cita sebagai proyek transformasi Indonesia. Asta Cita dianalisis bukan hanya sebagai kumpulan program pemerintahan, tetapi sebagai agenda transformasi negara yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan dan energi, teknologi, reformasi birokrasi, serta pembangunan ekonomi. Buku ini menguji apakah perluasan peran negara tersebut mampu menghasilkan kapasitas negara, kemampuan industri, kualitas human capital, penguasaan teknologi, produktivitas, dan development outcomes.
Buku ini juga membahas legitimasi publik dengan membedakan popularitas, approval, kepuasan, kepercayaan, persepsi ekonomi, persepsi politik, dan persepsi terhadap penegakan hukum. Kinerja pemerintahan tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi. Oleh karena itu, buku ini memperkenalkan konsep analitis Legitimacy Conversion, yaitu kemampuan pemerintah mengubah mandat elektoral menjadi kebijakan dan kinerja yang kemudian menghasilkan kepercayaan serta penerimaan publik.
Selanjutnya, buku ini membahas koalisi kekuasaan dan politik loyalitas. Partai politik dianalisis melalui kepentingan office-seeking, policy-seeking, dan vote-seeking. Koalisi pemerintahan dipandang berbeda dari koalisi pemilu karena keduanya memiliki tujuan dan horizon politik yang berbeda. Koalisi 2024–2027 tidak dengan sendirinya harus memiliki konfigurasi yang sama dengan politik 2028–2029. Semakin dekat dengan 2029, kalkulasi partai, elite, dan kelompok kepentingan dapat mengalami perubahan seiring dengan munculnya politik suksesi.
Dengan menggunakan pemikiran Max Weber, David Beetham, Robert Dahl, Samuel Huntington, Juan Linz, David Easton, Seymour Martin Lipset, Fritz Scharpf, Francis Fukuyama, William Riker, Anthony Downs, Giovanni Sartori, Kaare Strøm, serta berbagai perspektif mengenai developmental state, kepemimpinan, koalisi, legitimasi, dan ekonomi politik, buku ini berusaha menghubungkan teori dengan perkembangan empiris Indonesia.
Pada akhirnya, buku ini mengajukan pertanyaan yang lebih luas: apakah konsolidasi kekuasaan pemerintahan Prabowo mampu menghasilkan kinerja, legitimasi, dan institusi yang dapat bertahan melampaui figur pemimpin? Dengan demikian, periode 2027–2029 dipandang bukan sebagai kepastian mengenai arah politik Indonesia, tetapi sebagai periode analitis untuk memahami hubungan antara pemerintahan, kinerja, legitimasi, koalisi, institusionalisasi, dan politik suksesi menuju 2029.
Buku ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi pemerintahan, pemerhati politik, serta masyarakat umum yang ingin memahami dinamika pemerintahan dan politik Indonesia secara lebih sistematis, kritis, dan berbasis kerangka ilmiah.